BERITA TERKINI - Anis Di Nilai Mundur Dalam Penanganan Macet Di DKI

BERITA TERKINI - Anis Di Nilai Mundur Dalam Penanganan Macet Di DKI

Cumapoker - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan M.H. Thamrin disebut kemunduran. Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia Darmaningtyas menegaskan, langkah Anies itu merupakan ketidaksinambungan kebijakan transportasi di DKI Jakarta.

Apalagi, Anies pun belum memaparkan konsep dan kajiannya untuk menyelesaikan persoalan macet di Ibu Kota.

"Jika pelarangan tersebut dicabut, tentu itu suatu kemunduran," tegas Darmaningtyas seperti dilansir Media Indonesia, Jumat 10 November 2017.

Ia menuturkan, pelarangan sepeda motor melintas di Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat semestinya dipandang sebagai langkah awal mengurangi intensitas warga DKI menggunakan kendaraan pribadi.

Jangka panjangnya, Pemprov DKI juga akan membatasi pengendara mobil pribadi melalui sistem electronic road pricing (ERP).

Rencana Anies, sambungnya, justru menunjukkan ketidaksinambungan kebijakan yang telah dibuat pendahulunya.

"Kebijakannya tidak berkelanjutan dengan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, bahkan menegasikan kebijakan sebelumnya yang sudah baik," tambah Darmaningtyas.

Ia menjelaskan, pelarangan sepeda motor untuk melintas di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat sudah berlangsung sejak 2014 melalui Peraturan Gubernur No 195/2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Pergub tersebut kemudian direvisi dengan Pergub No 141/2015. Kebijakan itu juga memiliki landasan hukum yang kuat yakni Perda No 5/2014 tentang Transportasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut pihaknya masih mengkaji dan menganalisis data terkait pencabutan larangan sepeda motor tersebut. Alasan utamanya, ia ingin menghadirkan aksesibilitas dan keadilan bagi seluruh warga Jakarta.Ia ingin tidak ada diskriminasi di jalanan Jakarta.

Kesemrawutan yang tercipta, sambungnya, merupakan buah dari perilaku pengendara. Sandi justru mempertanyakan, siapa yang lebih menyebabkan kemacetan, pengendara motor atau pengendara mobil.

"Itu kita harus sikapi dan salah satu yang menjadi sorot pemerintah pusat ialah kita mengurangi inequality. Tapi, masalah kesemrawutan, kalau kemacetan itu dilihat datanya, siapa yang menyebabkan lebih banyak macet, mobil apa motor? Itu belum ada yang bisa jawab. Kita harus lihat datanya," kata Sandiaga, kemarin.

Dalam menanggapi hal itu, Darmaningtyas menuturkan semestinya pemerintah tidak perlu repot-repot memikirkan jenis pemakaian moda transportasi pribadi oleh masyarakat.

Alih-alih, pemerintah harusnya fokus pada bagaimana memfasilitasi mobilisasi masyarakat.

"Ketika Pemprov telah menyediakan angkutan umum yang bagus untuk seluruh warga, itu lah keadilan," tegasnya.