Desakan Untuk Presiden Jokowi ,Tentang Desakan Penon-aktifan Pejabat Terindiksi Suap Mega Proyek E-KTP.

Sejumlah orsang dari lembaga swdaya masyarakat (LSM) yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Prihatin Mega Korupis E-Ktp menggelar aksi penyampaian pendapat di depan kantor KPK.

Mereka menuntut agar korupsi yandiduga merugikan negarea senilai Rp 2,3 triliun itu diungkap tuntas. Kasus korupsi itu diduga melibatkan puluhan pejabat negara mulai dari ekseskutif,legislatif dan pihak swasta.

"Itu bukan hanya penting di bongkar. Kalau mau bongkar, persiden harus menonaktifkan nama-nama orang atau pejabat yang ada di lingkunganya," tutur Haris Azhar, perwwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Prihatin Mega Korupsi E-KTP. di depan kantor KPK.

Dalam kasus E-KTP itu, puluhan anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2017 di sebut-sebut menerima bancakan dari uang yang di anggarkan dalam proyek E-KTP.

Hal itu terungkap dari dakwaan Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto dan Irman, yang dibacakan JPU dari KPK di Pe